Sosiolog: Jangan Pakai Istilah Black Campaign
Assalamu alaikum gan :)
Ikut bagi -bagi informasi nih :) langsung aja ke TKP
Sosiolog dari Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola, menyatakan bahwa istilah "kampanye hitam" (black campaign) sebaiknya tidak digunakan lagi, karena cenderung terkesan menghina kubu atau kalangan tertentu. Kecenderungan ini sudah terjadi jelang pemilihan gubernur DKI Jakarta.
"Jangan pakai istilah black campaign. Itu seakan menyinggung, menyudutkan, menyakiti perasaan (siapapun) yang hitam. Seolah hitam itu jelek, hitam tak selalu jelek. Kalau mau, pakailah istilah dirty campaign (kampanye kotor), itu lebih tepat," ujar Tamrin di Bakkoel Koffie, Cikini, Jakarta, Minggu 14 Juni 2012.
Menurut Tamrin, perilaku kotor pihak kandidat atau tim tertentu dalam kampanye untuk menjatuhkan atau menyerang kandidat lain harus ditinggalkan. Karena hal semacam itu tidak memberikan pembelajaran yang baik kepada masyarakat.
Secara umum, pendidikan politik yang baik kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara menawarkan program atau visi misi kandidat yang dapat menarik simpati.
"Penyadaran terhadap masyarakat harus terus dilakukan bahwa kampanye kotor itu bentuknya seperti apa. Sehingga rakyat punya gambaran bahwa ini yang disebut politik kotor, ini yang namanya politik uang, dan lain-lain," kata Tamrin.
Pemilu atau pilkada, menurut Tamrin, sebaiknya jangan hanya dipahami sebagai proses legalitas birokrasi semata, namun sebagai upaya menegakkan tradisi demokrasi substansial.
"Mewujudkan tradisi demokrasi substansial ini memang harus dilakukan terus menerus, proses panjang dan melelahkan," kata Tamrin.
Di sisi lain, Tamrin menilai bahwa kualitas pemilu juga dapat diperbaiki dari segi konstitusional. Undang-undang tentang pemilu, pilkada, bahkan pilpres, menurut Tamrin belum menjamin proses demokrasi bakal menghasilkan tokoh politik yang baik untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan.
"Perangkat undang-undang untuk penyelenggaran pilkada, pemilu, pilpres, itu hanya bisa menjamin proses yang fair dan transparan, tapi tak menjamin produkyang baik dalam artian orang baik yang akan masuk sistem pemerintahan lima tahun ke depan," kata Tamrin. (ren)
sumber
Ikut bagi -bagi informasi nih :) langsung aja ke TKP
Sosiolog dari Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola, menyatakan bahwa istilah "kampanye hitam" (black campaign) sebaiknya tidak digunakan lagi, karena cenderung terkesan menghina kubu atau kalangan tertentu. Kecenderungan ini sudah terjadi jelang pemilihan gubernur DKI Jakarta.
"Jangan pakai istilah black campaign. Itu seakan menyinggung, menyudutkan, menyakiti perasaan (siapapun) yang hitam. Seolah hitam itu jelek, hitam tak selalu jelek. Kalau mau, pakailah istilah dirty campaign (kampanye kotor), itu lebih tepat," ujar Tamrin di Bakkoel Koffie, Cikini, Jakarta, Minggu 14 Juni 2012.Menurut Tamrin, perilaku kotor pihak kandidat atau tim tertentu dalam kampanye untuk menjatuhkan atau menyerang kandidat lain harus ditinggalkan. Karena hal semacam itu tidak memberikan pembelajaran yang baik kepada masyarakat.
Secara umum, pendidikan politik yang baik kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara menawarkan program atau visi misi kandidat yang dapat menarik simpati.
"Penyadaran terhadap masyarakat harus terus dilakukan bahwa kampanye kotor itu bentuknya seperti apa. Sehingga rakyat punya gambaran bahwa ini yang disebut politik kotor, ini yang namanya politik uang, dan lain-lain," kata Tamrin.
Pemilu atau pilkada, menurut Tamrin, sebaiknya jangan hanya dipahami sebagai proses legalitas birokrasi semata, namun sebagai upaya menegakkan tradisi demokrasi substansial.
"Mewujudkan tradisi demokrasi substansial ini memang harus dilakukan terus menerus, proses panjang dan melelahkan," kata Tamrin.
Di sisi lain, Tamrin menilai bahwa kualitas pemilu juga dapat diperbaiki dari segi konstitusional. Undang-undang tentang pemilu, pilkada, bahkan pilpres, menurut Tamrin belum menjamin proses demokrasi bakal menghasilkan tokoh politik yang baik untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan.
"Perangkat undang-undang untuk penyelenggaran pilkada, pemilu, pilpres, itu hanya bisa menjamin proses yang fair dan transparan, tapi tak menjamin produkyang baik dalam artian orang baik yang akan masuk sistem pemerintahan lima tahun ke depan," kata Tamrin. (ren)
sumber
Post a Comment